Penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan salah satu perubahan sistem pemerintahan sebagai akibat dari berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin berlaku dari tahun 1959 sampai tahun 1965 yang merupakan pengganti sistem demokrasi sebelumnya yaitu Demokrasi Liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Bangsa Indonesia pada saat itu.

Kondisi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin

Pada awalnya Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang sangat menganut dan menjunjung tinggi Sila ke-empat Pancasila. Akan tetapi ia memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap kewenangan Presiden, sehingga seiring dengan perkembangannya berakibat pada sistem pemerintahan yang cenderung mengarah ke absolutisme. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh kekuasaan pusat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin terpusat di tangan Presiden sebagai kekuatan utama dan didampingi oleh TNI AD dan PKI sebagai kekuatan pendukung. Namun seiring dengan berjalannya waktu PKI yang merasa diuntungkan karena keberadaanya, memanfaatkan situasi yang ada dan mulai menempatkan diri dan menguasai percaturan politik bangsa Indonesia. PKI bahkan dapat mempengaruhi beberapa keputusan dan kebijakan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu.

Penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin

Besarnya peranan PKI dalam kegiatan politik di Indonesia banyak menimbulkan penyimpangan, terutama dalam hal keputusan dan kebijakan pemerintah. Pengaruh PKI dalam setiap kebijakan pemerintah justru dinilai menyimpang atau tidak sesuai dengan ajaran Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan itu adalah :

1. Pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) melalui Penetapan Presiden No. 2/1959.
2. Anggota MPRS dipilih dan diangkat oleh Presiden.
3. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955.
4. GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang berasal dari pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan oleh DPA (Dewan Pertimbangan Agung) bukan oleh MPRS.
5. Penentuan masa jabatan presiden seumur hidup.
6. Pancasila berdiri semata-mata hanya sebagai alat bukan dijadikan tujuan negara.

Politik luar negeri Masa Demokrasi Terpimpin

Dalam hal politik, pengaruh PKI semakin tinggi. Sesuai dengan faham yang dianutnya yaitu komunis, PKI mulai menulis perannya dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara Blok Timur yang menganut faham komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Dalam hal ini pengaruh dari PKI juga mengakibatkan penyimpangan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, antara lain :

a. Oldefo dan Nefo

Oldefo (The Old Estabilished Forces), yaitu negara-negara yang sudah lama maju/mapan yaitu negara-negara barat yang kapitalis. Sedangkan Nefo (The New Emerging Forces) adalah negara-negara yang masih merangkak naik atau negara baru. Penyimpangan yang dimaksud adalah Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara maju (Oldefo) dan menjalin kerja sama yang lebih besar dengan negara-negara baru (Nefo) yang menganut faham komunis. Hal ini terlihat dengan terbentuknya :

1. Poros Jakarta (Indonesia) - Peking (RRC), dan
2. Poros Jakarta (Indonesia) - Pnom Penh (Kamboa) - Hanoi (Vietnam Utara) - Peking (RRC) - Pyongyang (Korea Utara)

b. Konfrontasi dengan Malaysia

Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei Darussalam, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek Neoklonialisme dan dapat membahayakan revolusi bangsa Indonesia yang belum selesai. Selain itu tentangan juga dillantunkan oleh Filipina yang mengklaim bahwa Sabah merupakan bagian dari wilayah negaranya. Meski begitu, pembentukan Federasi malaysia berhasil dilaksnakan. Wakil Indonesia yaitu Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen pembentukan tersebut pada  tanggal 9 Juli 1963.

Suasana saat Presiden Soekarno menyatakan konfrontasi dengan Malaysia

Setelah memperhatikan pertimbangan dan persetujuan berbagai pihak, selanjutnya pada tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia seperti yang telah direncanakan. Menghadapi tindakantersebut, Indonesia yang menjadi salah satu penentang berdirinya Federasi Malaysia mengambil kebijakan konfrontasi. Terbukti pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhirnya putus.

Munculnya Dwikora

Pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat) yang isinya adalah :

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei Darussalam untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.

Keluarnya Indonesia dari PBB

Di tengah situasi konflik Indonesia dan Malaysia, PBB mencalonkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal itu mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno, namun tetap saja Malaysia terpilih menjadi salah satu Dewan Keamanan PBB.

Terpilihnya Malasysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB, dan secara resmi keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Dengan demikian kedudukan PKI semakin kuat. PKI semakin meningkatkan kegiatannya dengan memunculkam berbagai isu yang memberi citra sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia.

Selama masa Demokrasi Terpimpin, PKI terus melancarkan taringnya dengan program-program revolusioner, bahkan mampu menembus dan menguasai konstelasi politik. Puncak dari serangan PKI akhirnya dikeluarkan, yaitu pada tanggal 30 September 1965 PKI melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Peristiwa ini disebut dengan sebutan gerakan G30S/PKI yang dikenal sebagai penghianatan paling mengerikan dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia.

Read More

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tujuan, latar belakang, tindak lanjut, dan dampaknya

Gejolak kehidupan tak henti-hentinya menimpa bangsa Indonesia. Setelah berakhirnya masa demokrasi liberal yang banyak menimbulkan pergolakan dan perpecahan di berbagai daerah, bangsa Indonesia harus diuji lagi dengan masalah-masalah baru, terutama dalam percaturan politik. Bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk megembalikan keseimbangan dan stabilitas politik yang buruk pada era 1955 - 1959. Namun hal itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan kembali karena pada saat itu perbedaan faham menjadi hal yang wajar.

Pada era tersebut, Bangsa Indonesia memulai kiatnya di bidang politik dengan dilaksanakannya pemilu pada tahun 1955 sebagai antisipasi dan upaya pemerintah dalam mengembalikan keseimbangan politik di Indonesia. Namun hasil dari pemilu tahun 1955 tersebut ternyata tidak mampu memecahkan stabilitas politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintah pusat dengan beberapa daerah. Hal ini membuat pemerintah berinisiatif untuk membentuk badan yang dinilai mampu membuat UUD baru sebagai pengganti UUD 1950.

Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari berbagai pihak, kemudian pemerintah membentuk sebuah badan yang disebut badan Konstituante. Selanjutnya pemerintah merekrut anggota Konstituante dari kelompok-kelompok hasil pemilu tahun 1955.

Anggota konstituante yang terbentuk dari pemilu tahun 1955 ini terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Kelompok Islam (Nahdatul Ulama dan Masyumi)
2. Kelompok Nasionalis  Indonesia (PNI)
3. Kelompok Komunis Indonesia (PKI)

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah terbentuknya Konstituante, permasalahan malah mucul lebih banyak lagi. Banyak timbul konflik dan perdebatan diantara anggota-anggotanya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pikiran dan faham yang membuat Konstituante tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pada akhirnya Konstituante sulit mencapai mufakat dalam penyusunan UUD baru untuk menggantikan UUD sementara (UUD 1950). Sangat disayangkan dan ternyata dugaan pemerintah benar, Konstituante gagal menghasilkan UUD baru pengganti UUD 1950.

Sebagai akibatnya, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya :

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
3. Akan dibentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Berikut ini adalah naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Presiden yang pada saat itu adalah Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit tersebut bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, keluarnya Dekrit Presiden tahun 1959 menandai berakhirnya masa Demokrasi Liberal dan dimulainya masa Demokrasi Terpimpin.

Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. UUD Sementara (UUD 1950) dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia karena menganut faham Demokrasi Liberal.
2. Kegagalan Konstituante membentuk UUD baru untuk menggantikan UUD 1950
3. Stabilitas politik nasional semakin tidak terkendali akibat hasil dari Pemilu 1955 yang bahkan menimbulkan konflik antar partai.
4. Banyaknya partai politik yang menghalalkan segala cara demi mencapai kejayaan dan tujuannya masing-masing.

Suasana pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno

Tindak lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah mengambil tindak lanjut dengan mengeluarkan beberapa keputusan, antara lain :

a. Pembentukan Kabinet Kerja yang mempunyai Tri Program, yaitu :

1. Menyediakan dan melengkapi kebutuhan sandang dan papan rakyat.
2. Menyelenggarakan keamanan bagi rakyat dan negara.
3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme dan berusaha merebut kembali Irian Barat.

b. Penetapan DPR hasil pemilu 1955 secara resmi menjadi DPR pada 23 Juli 1959.

c. Pembentukan MPRS,  DPAS, BPK, dan MA.

1. MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) bertugas untuk menetapkan GBHN (Garis Besar Haluan Negara).
2. DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) bertugas untuk memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
3. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bertugas untuk memeriksa penggunaan uang negara oleh pemerintah.
4. Sementara MA (Makhamah Agung) berperan sebagai lembaga tinggi negara.

d. Pembentukan DPR-GR

DPR hasil  pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden pada tahun 1960, disebabkan karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Sebagai gantinya, Presiden membentuk DPR baru yang disebut DPR Gotong Royong pada 24 Juni 1960. Anggota DPR-GR terdiri dari wakil-wakil Partai Politik yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno.

e. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Front Nasional

Depernas merupakan lembaga yang bertugas menyusun rancangan pembangunan semesta yang berpola delapan tahun. Sedangkan Front Nasional bertugas untuk mengerahkan masa dalam melaksanakan pembangunan semesta.

f. Penetapan GBHN (Garis Besar Haluan Negara)

Manifesto Pollitik merupakan sebutan pidato Presiden Soekarno dalam peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidato tersebut awalnya bertajuk “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Dalam sidang DPAS tanggal 23 - 25 September 1959 diusulkan agar Manipol ditetapkan sebagai GBHN. Manipol tersebut mencakup USDEK yang terdiri dari :

1. UUD 1945
2. Sosialisme Indonesia
3. Demokrasi Terpimpin
4. Ekonomi Terpimpin
5. Kepribadian Indonesia

Dalam Tap MPRS itu juga diputuskan bahwa pidato Presiden yaitu “Jalannya Revolusi Kita” dan “To Build the World a New” dijadikan pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.

Dampak lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

1. Terbentuknya lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan tuntutan UUD 1945 yaitu MPRS dan DPAS.
2. Bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang berkepanjangan yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan banga.
3. Kekuatan militer semakin aktif dan memegang peranan penting dalam percaturan politik di Indonesia.
4. Presiden Soekarno menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin.
5. Memberi kemantapan kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPR, maupun lembaga tinggi negara lainnya.
6. Bangsa Indonesia terbebas dari perpecahan dan krisis politik yang panjang.

Read More

Kebijakan pemerintah Jepang terhadap Indonesia setelah Perang Dunia II

Penandatangan perjanjian di atas kapal USS Missouri pada 2 September 1945 oleh pihak Jepang menandakan akhir dari Perang Dunia II. Dalam perjanjian tersebut, Jepang menyerah pada Sekutu dikarenakan peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang sangat membuat pihak Jepang terpojok.

Berakhirnya Perang Dunia II tidak hanya membawa dampak positif, namun juga banyak membawa dampak negatif. Namun berita kekalahan Jepang membawa kabar yang sangat baik untuk bangsa Indonesia. Dengan keadaan Indonesia pada saat itu dimana diduduki oleh Jepang, para pemuda dengan gesitnya mendesak Ir. Soekarno untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan, dan akhirnya terjadi tepatnya pada 17 Agustus 1945.

Selain itu, akhir dari Perang Dunia II menimbulkan berbagai dampak bagi Bangsa Indonesia, khususnya dalam pengaturan kebijakan pemerintah Jepang dalam hal sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial.

Berakhirnya Perang Dunia II membawa  akibat bagi bangsa Indonesia, yaitu :

a. Akibat positif : Bangsa Indonesia terbebas dari segala pengaruh imperialisme Belanda.

b. Akibat negatif :

1. Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3.5 tahun yang mengakibatkan :
2. Penderitaan lahir batin.
3. Kelaparan dan penindasan.
4. Banyak perbudakan wanita dan pemuas tentara Jepang.
5. Kerja paksa yang banyak memakan korban jiwa.

Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia

A. Sistem pemerintahan

Pada awalnya kedatangan bangsa Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia karena Jepang dapat menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara :

1. Melalui propaganda bahwa Jepang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Namun semua itu adalah tujuan bangsa Jepang untuk menjajah demi kemakmuran bersama di kawasan Asia Timur Raya.
2. Rakyat Indonesia diperbolehkan memakai Bahasa Indonesia selain Bahasa Jepang sebagai bahasa resmi.
3. Bendera Merah Putih boleh dikibarkan secara berdampingan dengan bendera Jepang, dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan disamping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo.
4. Menarik simpati umat Islam dengan cara mengizinkan organisasi Majelis Islam A’la Indonesia untuk tetap berdiri.
5. Rakyat diwajibkan menyerahkan besi bekas yang akan diubah menjadi alat-alat perang.
6. Penyitaan seluruh harta peninggalan Belanda berupa perkebunan, pabrik, dan bank.
7. Keterlibatan orang-orang Indonesia dalam organisasi resmi pemerintah Jepang. Misalnya gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Syamsudin, dalam propagandanya berbunyi :

• Nippon Cahaya Asia
• Nippon Pelindung Asia
• Nippon Pemimpin Asia

Dalam peran politk mengenai sistem pemerintahan, Jepang membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ekonomi di karesidenan. Selain itu, Jepang mengaktifkan kembali pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan kebutuhan ekonomi perang.

Berikut ini adalah susunan pemerintah daerah yang ada di Pulau Jawa, terdiri dari :

1. Syu, yaitu Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho.
2. Si, yaitu Kotamadya yang dipimpin oleh Sicho.
3. Ken, yaitu Kabupaten yang dipimpin oleh Kencho.
4. Gun, yaitu Kawedanan yang dipimpin oleh Gencho.
5. Son, yaitu Kecamatan yang dipimpin oleh Soncho.
6. Ku, yaitu Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kuncho.

Peran Jepang dalam politik pemerintahan sangat membantu perkembangan politik di Indonesia, akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh buruk yang mereka tanam di kehidupan rakyat pada saat itu. Rakyat mengalami kesulitan ekonomi, kekurangan bahan pangan, kekurangan gizi, kelaparan, penderitaan, dan kemiskinan yang sangat besar. Bahkan pada saat itu rakyat sampai tidak bisa membeli pakaian dan terpaksa mengenakan karung goni sebagai penutup tubuh. Alhasil wabah penyakit kulit terus melanda dan membuat rakyat Indonesia sangat menderita.

B. Bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi Jepang memberikan beberapa pengaruh, antara lain :

1. Merehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi seperti jembatan, alat transportasi, dan sarana komunikasi.
2. Tanah-tanah perkebunan banyak yang diganti menjadi ladang pohon jarak yang berguna untuk membuat bahan pelumas mesin dan senjata.
3. Jepang melakukan monopoli perdagangan beras dan garam.
4. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen padinya kepada pemerintah Jepang.

C. Bidang sosial

1. Munculnya golongan cerdas yang mahir dalam melakukan berbagai penelitian di bidang persenjataan, sehingga mereka cukup diperhitungkan.
2. Semakin tumbuh dan berkembangnya badan-badan sosial untuk menolong umat manusia yang menderita akibat perang.

D. Pergerakan bangsa Indonesia

Pergerakan bangsa Indonesia ditandai dengan pembentukan oraganisasi militer seperti :

1. Keibodan
2. Fujinkai
3. Seinendan
4. Barisan Pelopor
5. Hisbullah

Perlawanan rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang

a. Perlawanan di Cot Plieng, Aceh (10 November 1942)

Perlawanan dalam pemberontakan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, dikarenakan rakyat Aceh tidak terima dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tentara Jepang.

b. Perlawanan di Sukamanah, Jawa Barat (25 Februari 1944)

Pemberontakan ini dipimpin oleh K.H. Zainal Mustafa dan berakhir setelah beliau ditangkap dan dihukum mati oleh Jepang pada tanggal 25 Oktober 1944.

c. Perlawanan di Kaplangan, Jawa Barat (April - Agustus 1944)

d. Perlawanan di Lohbener dan Sindang, Jawa Barat (Mei 1944)

Dipimpin oleh H.Mardian yang menyatakan bahwa para petani di daerah itu menolak pungutan padi oleh Jepang yang terlalu tinggi.

e. Perlawanan di Pontianak, kalimantan Barat (16 Oktober 1943)

Perlawanan ini sebenarnya masih dalam tahap perencanaan, karena rencana perlawanan tersebut sudah terlebih dahulu diketahui pihak Jepang dan kemudian tentara Jepang menangkap para petinggi dari perlawanan tersebut sebelum mereka sempat menyerang.

f. Pemberontakan PETA, Blitar, Jawa Timur

Pemberontakan PETA merupakan pemberontakan terbesar dalam sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi ini terjadi  pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan ini berakhir setelah Muradi, Ismail, dan Sudarno ditangkap dan diadili dalam Makhamah Militer Jepang di jakarta. Mereka dijatuhi hukuman mati dan hukuman seumur hidup.

g. Pemberontakan di Biak, Irian Barat

Pemberontakan di Biak dikenal dengan sebutan Koreri. Gerakan ini dipimpin oleh L. Rumkorem dan berhasil mengusir Jepang dari tanah Papua setelah melewati masa-masa sulit dan perjuangan yang tiada henti.

h. Gerakan Bawah Tanah

Merupakan salah satu taktik perjuangan yang dilakukan dengan sangat rahasia. Gerakan ini bersifat radikal, tidak mau bekerja dan diperbudak oleh Jepang, juga tidak mau duduk di badan-badan bentukan Jepang. Gerakan Bawah Tanah ini dipimpin oleh para pemuda seperti Sutan Syahir, Amir Syarifudin, Sukarni, dan Adam Malik.

Read More